Yang Suka Bikin dan Unggah Stiker WA Porno, Ini Akibatnya

WhatsApp menjadi salah satu aplikasi chatting yang banyak digunakan oleh para pengguna smartphone di seluruh dunia. Tak hanya sekedar mengirim pesan teks saja, namun penggunanya juga bisa mengirim berbagai macam stiker lucu kepada orang lain.

Akan tetapi, hal tersebut seakan disalah gunakan oleh beberapa pihak untuk mengirimkan stiker pornografi. Pemerintah pun langsung bertindak tegas untuk mengatasi masalah tersebut, terlebih saat ini penggunaan media sosial seperti WhatsApp dapat digunakan oleh semua orang dari segala usia.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memberikan pernyataan bahwa pelanggaran kesusilaan akan ditindak sesuai dengan hukum yang ada. Kepada Katadata.co.id, Senin (27/4), Direktur Jenderal Aplikasi dan Informatika (Dirjen Aptika) Kominfo Samuel Abriani Pangerapan mengatakan bahwa, “Kalau masuk kategori pornografi seperti yang diatur di UU Pornografi, pasti melanggar hukum dan masyarakat yang mengetahui hal itu bisa dilaporkan ke kami atau polisi.”

Akan tetapi, Samuel tidak melakukan perincian tentang ada tidaknya laporan yang berkaitan dengan stiker pornografi di media sosial seperti WhatsApp.

Sementara itu, pengertian pornografi sendiri telah dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang (UU) Nomor 44 Tahun 2008, yaitu “Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.”

Nah, bagi pelanggar UU tentang Pornografi tersebut akan mendapatkan sanksi pidana paling singkat 6 bulan sampai dengan 12 tahun dan/atau denda minimal Rp 250 juta dan maksimal denda Rp 6 miliar. Hal tersebut telah tertulis dalam pasal 29 Undang-Undang tentang Pornografi.

Tak cukup sampai disitu, ada juga UU lainnya yang mengatur tentang masalah ini seperti pada Pasal 45 UU ITE, yakni orang yang melakukan pelanggaran terhadap aturan ini akan diberi sanksi pidana penjara paling lama yaitu enam tahun dan/atau denda maksimal Rp 1 miliar.

Menurut penilaian yang diungkapkan oleh Direktur Indonesia ICT Institute Heru Sutadi, bahwa stiker pornografi yang disebarluaskan melalui media sosial WhatsApp melanggar UU ITE yang ada. “Masalahnya, mana konten yang dapat dianggap melanggar kesusilaan dan mana yang biasa saja. Ini akan bergantung pada tafsir pornografi, yang menyangkut gambar atau video,” ungkapnya.

Beliau juga menambahkan, “Tapi, dengan mempertontonkan kelamin, payudara dan bahkan untuk anak-anak buka baju pun dapat digolongkan pornografi. Jadi, terkait stiker WhatsApp yang perlu dilihat juga kontennya seperti apa.”

Berdasarkan penuturan yang disampaikan oleh Divisi Akses Informasi Online SAFEnet Nabillah Saputri yakni apabila melihat peraturan yang ada di Pasal 6 UU Pornografi penyebarluasan stiker vulgar dapat dianggap telah melawan hukum yang ada. “Karena apa? Pelaku mendistribusikan, memamerkan dan hal lainnya supaya dikenal luas. Bahkan memiliki saja sudah termasuk pidana.” Ungkapnya.

“Namun, karena melanggar kesusilaan, adab dan kebiasaan masyarakat, hukuman yang tepat yakni dari masyarakat.” Pungkasnya.

WhatsApp memang menjadi salah satu media sosial yang memiliki banyak manfaat. Terlebih dengan hadirnya berbagai macam fitur baru pun membuat kegiatan komunikasi jarak jauh dengan orang lain menjadi lebih menyenangkan.

Namun, alangkah baiknya jika hal tersebut disikapi dengan baik, yakni dengan tidak menyebar luaskan atau pun menyimpan stiker pornografi. Selain melanggar peraturan Undang-Undang yang berlaku, hal tersebut juga telah menyalahi adab serta kebiasaan masyarakat sekitar.

 Terlebih, sekarang sudah banyak para pengguna WhatsApp yang masih di bawah umur. Tentunya sudah terbayang di benak Anda bukan? Jika mereka terbiasa dicekoki dengan hal yang kurang baik seperti konten yang berbau pornografi.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *